Persatuan Anak Muda

Allahu akbar.. Allahu akbar..  Laa - ilaaha - illallaahu wallaahu akbar.  Allaahu akbar walillaahil – hamd Pagi ini (31/03/2025), takbir berkumandang. Semua rakyat yang beragama islam tengah merayakan kemenangan atas Ramadhan yang telah dilewati selama 30 hari. Semua orang berbahagia, saling bermaaf – maafan, saling memberi THR dan bahkan mungkin sedang menikmati seporsi rendang lengkap dengan buras (mungkin juga dicampur dengan kuah soto atau tambahan topping lainnya). Para aktivis yang sedang berpulang kampung pun tengah menikmati hari yang berbahagia ini. Namun, kebahagian ini diselimuti kabar buruk yang datang setiap harinya dari negara. Pagi hari, seporsi soto banjar disantap. Setiap suapan buras/soto yang kita nikmati hari ini seakan memakan realita bahwa negara kita abai atas permasalahan yang ada. Jika kita kilas balik pada kamis kelam lalu (tepatnya pada 20 Maret 2025), sebelum bahkan sesudahnya RUU TNI disahkan menjadi UU TNI, sudah banyak kejadian – k...

  GIE (2005): Pemantik Gerakan Mahasiswa Melawan Indonesia Gelap Sabtu lalu (22/03/2025), Kelompok Belajar Anak Muda (KBAM) membuat sebuah kegiatan nonton bareng dan diskusi film Gie (2005) di Café Street Funk, Samarinda Seberang. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk merawat ingatan akan gerakan mahasiswa di tahun 1960-an yang mungkin akan relate dengan situasi Indonesia saat ini. Semenjak disahkannya RUU TNI menjadi UU TNI pada Kamis lalu, film ini seakan memberikan fakta kepada kita betapa kejamnya TNI dalam memusnahkan rakyat pada masa itu. Ketika saya menonton film ini, saya merasa betapa mengerikannya apabila rentetan kejadian 65 terulang kembali. Saya menulis ini karena melihat betapa otoriternya pemerintah kita sekarang, betapa tidak pedulinya kawan – kawan kita terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang, tanpa sadar, sudah menindas mereka. Semangat saya kian membara ketika menyaksikan film yang berjudul Gie ini. Film yang menceritakan sosok seorang aktivis, penulis...

  Revisi UU TNI: Ancaman Serius terhadap Demokrasi Sipil di Indonesia Rancangan revisi Undang-Undang TNI yang sedang bergulir menimbulkan kekhawatiran mendalam akan potensi penguatan peran militer di ranah sipil. Hal ini terjadi di tengah kondisi di mana hak politik masyarakat sipil sudah tergerus, dengan aspirasi mereka seringkali diabaikan kecuali menjadi viral di media sosial. Jika militer diberikan hak yang lebih besar untuk mengontrol politik negara melalui parlemen, seperti yang terjadi di masa lalu, suara rakyat akan semakin sulit didengar. Bagaimana mungkin suara kita akan didengar jika mereka yang kita pilih juga memiliki alat represif untuk membungkam kritik? Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: keamanan nasional yang diutamakan oleh negara ini, keamanan sipil atau keamanan elite? Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Kita menyaksikan tindakan represif aparat terhadap aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Pola ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, menimbulka...

" Kebenaran tentang perebutan kekuasaan tidak boleh dibikin jelas; pada mulanya ia terjadi tanpa alasan tapi kemudian menjadi masuk akal. Kita harus memastikan bahwa kebenaran itu dianggap sah dan abadi; adapun asal-muasalnya sendiri harus disembunyikan, jika kita tidak ingin kebenaran itu cepat berakhir ." - Blaise Pascal, Pensées (1670) Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) adalah dokumen bersejarah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966, sebuah peristiwa yang menandai titik balik krusial dalam sejarah Indonesia. Dokumen ini tidak hanya menjadi simbol peralihan kekuasaan, tetapi juga menjadi pemicu lahirnya Orde Baru, sebuah rezim yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade di bawah kepemimpinan Soeharto. Latar belakang Supersemar tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik dan sosial ekonomi Indonesia pada pertengahan dekade 1960-an. Pada masa itu, Indonesia mengalami ketidakstabilan yang parah, ditandai dengan inflasi yang meroket, kelangkaan ba...