Langsung ke konten utama

#ATASIVIRUSCABUTOMNIBUS #GAGALKANOMNIBUSLAW : SIKAP KALTIM MELAWAN







#AtasiVirusCabutOmnibusLaw
#GagalkanOmnibusLawCiptaKerja
Pernyataan sikap Aliansi Kaltim Melawan terkait rapat Paripurna DPR RI di tengah mewabahnya COVID-17 pada 30 Maret 2020 lalu.

            Rincian informasi pada 29 Maret 2019 menunjukkan bahwa covid 19 telah menyebar di Indonesia hingga 29 provinsi, diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Aceh, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Maluku & Maluku Utara. Dari beberapa daerah diatas terdata 1285 positif corona, 64 sembuh dan 114 diantaranya meninggal dunia (Covid19.go.id).

            Namun, sampai hari ini jutaan buruh masih diharuskan bekerja di pabrik-pabrik. Karna itu penyebaran tertinggi virus corona akan menyasar dan membunuh rakyat pekerja, termasuk buruh medis karna minimnya perlengkapan kesehatan menghadapi pandemik covid 19. Saat krisis dibiarkan menyasar rakyat pekerja, tanggal 30 maret 2020 DPR melaksanakan sidang paripurna untuk penetapan Omnibus law. Pemilik pabrik dan pemerintah menyadari pandemik covid 19 juga mempengaruhi keuntungan yang ambruk, karna itu dengan sigap pemerintah mempercepat pengesahan Omnibuslaw untuk menekan hak-hak buruh.

       Kita tidak memiliki pilihan hanya berdiam dirumah dan berharap pemerintah dapat menyelesaikan persoalan kita hari ini. Kematian sedang mengintai rakyat pekerja karna kondisi kerja yang memperluas penyebaran virus corona, pandemi yang semakin mengerikan akibat minimnya fasilitas kesehatan, kelaparan, pemotongan upah hingga PHK massal sudah didepan mata. Perjuangan mencegah penyebaran pandemik Corona tidak terlepas dari perjuangan untuk melawan Omnibus Law. Keduanya bagian dari upaya kita untuk membebaskan diri dari eksploitasi, penindasan dan penderitaan.
            
             Buruh dan seluruh kaum tertindas harus bersatu hentikan proses produksi untuk mencegah penyebaran pandemik Corona dan menggagalkan Omnibus Law. Kehidupan kita lebih penting daripada Keuntungan. Kami dari Aliansi Kaltim Melawan menuntut:
1. Tolak Omnibus Law Cipta Kerja.
2. Batalkan Sidang Paripurna dan Libatkan Rakyat Dalam Perumusan RUU.
3. Hentikan Proses Produksi Non-Esensial, Untuk Mengehentikan Penyebaran Corona dan Berikan Layanan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat.

KALTIM MELAWAN : Kelompok Belajar Anak Muda, FGM, MPM Fisip Unmul, DPM Faperta UNMUL, LSK, KSPI Kaltim, SPN Kaltim, PPI DPD KALTIM, BEM FPIK Unmul, GMNI Samarinda, LMND samarinda, WALHI kaltim, Aksi Kamisan Kaltim, BEM Fisip WIDYAGAMA., bem hukum Widyagama, BEM FT Unmul, HIPMAS SAMARINDA, Jatam Kaltim, KAMMI UNMUL, JKMK-FMK Samarinda, DEMA IAIN Samarinda, Bem se-samarinda.

#Gakusahkerja#Mogoknasioanal#Hentikanpenyebarancorona#GagalkanOMNIBUSLAW

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERANGAI MILITER DALAM LINGKARAN MAHASISWA

PERANGAI MILITER DALAM LINGKARAN MAHASISWA Mahasiswa sebuah istilah yang seharusnya mengandung makna terpelajar dan kritis. Hal itu sudah semestinya selalu melekat dalam raga dan jiwa seorang mahasiswa. Secara umum untuk menyematkan istilah mahasiswa kepada sesorang adalah ketika ia memasuki gerbang universitas, serta melintasi berbagai proses acara penerimaan mahasiswa baru oleh kampus. Di dalam berbagai proses ini mahasiswa baru wajib untuk menyelesaikan agenda yang seringkali syarat dengan narasi "sakral". Grand narasi inilah yang menjelma sebagai lorong untuk menjadi mahasiswa yang identik dengan OSPEK.  Mahasiswa Baru & OSPEK Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus atau akronimnya OSPEK selalu terbayang menakutkan bagi mahasiswa baru dan selalu dinantikan oleh sebagian mahasiswa yang sudah senior beserta alumninya. Berbagai rapat yang panjang, alot dan berhari-hari menjadi penghias waktu sebelum terlaksananya OSPEK, berbagai interupsi susul menyusul dari bagian mahasis...

Fadli Zon Memanipulasi Tragedi Mei 1998

  Tragedi Mei 1998 adalah salah satu babak terkelam dalam sejarah modern Indonesia. Ribuan nyawa melayang, properti ludes terbakar, dan yang paling mengerikan, laporan-laporan tentang perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa mencoreng kemanusiaan. Dalam iklim politik pasca-reformasi yang masih rentan, upaya untuk memahami, merekonstruksi, dan merekonsiliasi sejarah krusial untuk memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya tragedi serupa. Namun, di tengah upaya tersebut, muncul narasi-narasi tandingan yang alih-alih mencerahkan, justru berpotensi memanipulasi ingatan kolektif, bahkan menolak keberadaan fakta-fakta yang telah terverifikasi. Fadli Zon sebagai Mentri Kebudayaan Republik IIndonesia, sebagai figur publik dan politisi, kerap menjadi sorotan dalam konteks ini, khususnya terkait pandangannya yang meragukan insiden perkosaan massal 1998. Fadli Zon dan Penolakan Fakta: Sebuah Pola yang Berulang Fadli Zon, melalui berbagai platform, termasuk media sosial ...

KELANGKAAN MINYAK DI KOTA PENGHASIL MINYAK TERBESAR

  Namaku Muchamad Abim Bachtiar (akrab disapa bach), saat ini sedang berkuliah di Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Selama mengikuti perkuliahan kurang lebih 6 semester dan sedang getol – getolnya aktif di Eksekutif Mahasiswa, saya tertarik untuk mengangkat isu minyak yang akhir – akhir ini hangat diperbincangkan di Kalimantan Timur. Kita semua mengetahui bahwa di Kalimantan Timur terdapat sebuah kota dengan penghasil minyak terbesar ketiga di Asia Tenggara, kota yang menjadi pusat ekspor minyak di berbagai provinsi hingga negara lain. Namun sayangnya, masyarakat yang hidup di kota tersebut malah mendapatkan masalah krisis atau kelangkaan dalam mendapatkan minyak dalam bermobilisasi. Kota ini tidak lain dan tidak bukan adalah Kota Balikpapan. Aku akan memantik tulisan ini dengan memberitahu ke kawan – kawan semua bahwa Pertamina yang mendapatkan lisensi BUMN tak bosan - bosannya merugikan rakyat kecil. Korupsi yang meraup keuntungan 900t me...