Langsung ke konten utama

BAGAIMANA TINDAK LANJUT KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA?

 

BAGAIMANA TINDAK LANJUT KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA?

Sumber ; https://geotimes.id/opini/ham-di-indonesia-dalam-era-populisme-mau-kemana/

            Berbicara perihal HAM pastinya sudah tidak begitu asing di telinga masyarakat. Bahkan di masa sekarang ini timbul statement yang mengatakan, HAM menjadi salah satu bagian terpenting pada kehidupan setiap orang. Mengapa demikian? Mengacu pada definisi HAM secara istilah, yakni hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi juga dapat mencakup hak sipil dan politik, seperti halnya hak untuk hidup, hak dalam berekspresi, dan mengemukakan pendapat.

            Sudah terbilang cukup jelas dan konkret dari definisi HAM yang dicantumkan sebelumnya. Merujuk pada kata “kebebasan” yang mampu menjadi gambaran besar terhadap bagaimana implementasi di lapangan secara langsung tentang hak asasi, utamanya di negara tercinta kita, Indonesia. Kita ketahui bersama, Indonesia menjadi salah satu negara yang diisi oleh berbagai heterogenitas sosialnya. Mulai dari sektor ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tidak heran jika banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang timbul pula, baik pada skala kecil hingga pada skala besar. Lantas bagaimana respon pihak yang berwenang dalam menanggapi kasus-kasus tersebut? kita mampu ulas bersama pada narasi setelahnya.

            Tahun 2021 dapat dikategorikan sebagai tahun yang menjadi fase peralihan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia, terkhusus Indonesia. Segala mobilitas sosial masyarakat mulai berjalan normal kembali secara bertahap dengan aturan protokol kesehatan yang begitu ketat. Tidak mudah untuk melewati semua hal tersebut. Apabila digambarkan dengan sebuah diagram statistik, pastinya banyak sekali penaikkan dan penurunan kondisi sosial di masyarakat pada berbagai bidang. Namun di tengah-tengah masa paceklik yang terjadi, masih ada saja oknum yang berulah layaknya tidak memiliki hati dan mementingkan kepentingannya untuk meraup segala hak-hak masyarakat. Kasus korupsi kerap terjadi di negeri ini. Bahkan, dalam jangka waktu satu tahun rasanya luar biasa sekali apabila tidak ada media yang memberitakan tentang perilaku serakah dan bengis ini. Bukan tanpa alasan mengapa korupsi dikategorikan pada kasus pelanggaran HAM, dilihat dari dampak yang ditimbulkannya saja sangat krusial dan berimbas banyak pada roda perekonomian negara. Kerugian yang didapat mampu mencakup dan dirasakan oleh rakyat secara langsung. Lantas bagaimana tindak lanjut pihak yang berwenang dalam menyelesaikan perkara tersebut?. Bagi sebagian orang beranggapan bahwa kasus-kasus tersebut sudah berhasil ditangani dengan serius dan tuntas. Namun terbukti hingga saat ini, para tikus-tikus berdasi di luar sana masih bisa melancarkan aksinya dengan leluasa dan bahkan tidak diketahui sedikit pun. Hal ini lah yang selalu menjadi sorotan, sejauh mana peran dan andil para pihak berwenang dalam menindak lanjutinya. Ketidak tegasan aparat juga begitu mengakar pada lembaga hukum yang mengadili. Para pelaku pidana justru mendapatkan vonis yang sebenarnya dapat dikategorikan tidak sepadan dengan apa yang mereka perbuat. Banyak kesengsaraan di ranah masyarakat yang timbul, tetapi para pelaku masih saja mampu memanfaatkan kekuasaannya dengan memilih bagaimana ia akan diadili. Sungguh begitu terlihatnya ketimpangan hukum di Indonesia.

            Sedikit narasi yang tertulis di atas menjadi bentuk ungkapan yang menerangkan kembali, bahwa salah satu bentuk pelanggaran HAM bukan hanya identik dengan intimidasi maupun diskriminasi belaka, namun tindakan mengambil hak rakyat demi kepuasan dan kepentingan pribadi juga menjadi pelanggaran yang tergolong besar. Maraknya kasus-kasus korupsi yang terjadi, belum sepenuhnya mampu ditangani oleh pihak yang berwenang. Bahkan justru pihak aparat-aparat tersebut yang juga menjadi terlibat dalam tindakan tercela ini.

Masih dengan tekad dan semangat untuk bergerak bersama membawa perubahan,

Hidup Anak Muda!

Hidup Rakyat!

 

Ditulis Oleh : Himawan Aditya –KBAM KALTIM

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERANGAI MILITER DALAM LINGKARAN MAHASISWA

PERANGAI MILITER DALAM LINGKARAN MAHASISWA Mahasiswa sebuah istilah yang seharusnya mengandung makna terpelajar dan kritis. Hal itu sudah semestinya selalu melekat dalam raga dan jiwa seorang mahasiswa. Secara umum untuk menyematkan istilah mahasiswa kepada sesorang adalah ketika ia memasuki gerbang universitas, serta melintasi berbagai proses acara penerimaan mahasiswa baru oleh kampus. Di dalam berbagai proses ini mahasiswa baru wajib untuk menyelesaikan agenda yang seringkali syarat dengan narasi "sakral". Grand narasi inilah yang menjelma sebagai lorong untuk menjadi mahasiswa yang identik dengan OSPEK.  Mahasiswa Baru & OSPEK Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus atau akronimnya OSPEK selalu terbayang menakutkan bagi mahasiswa baru dan selalu dinantikan oleh sebagian mahasiswa yang sudah senior beserta alumninya. Berbagai rapat yang panjang, alot dan berhari-hari menjadi penghias waktu sebelum terlaksananya OSPEK, berbagai interupsi susul menyusul dari bagian mahasis...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fadli Zon Memanipulasi Tragedi Mei 1998

  Tragedi Mei 1998 adalah salah satu babak terkelam dalam sejarah modern Indonesia. Ribuan nyawa melayang, properti ludes terbakar, dan yang paling mengerikan, laporan-laporan tentang perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa mencoreng kemanusiaan. Dalam iklim politik pasca-reformasi yang masih rentan, upaya untuk memahami, merekonstruksi, dan merekonsiliasi sejarah krusial untuk memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya tragedi serupa. Namun, di tengah upaya tersebut, muncul narasi-narasi tandingan yang alih-alih mencerahkan, justru berpotensi memanipulasi ingatan kolektif, bahkan menolak keberadaan fakta-fakta yang telah terverifikasi. Fadli Zon sebagai Mentri Kebudayaan Republik IIndonesia, sebagai figur publik dan politisi, kerap menjadi sorotan dalam konteks ini, khususnya terkait pandangannya yang meragukan insiden perkosaan massal 1998. Fadli Zon dan Penolakan Fakta: Sebuah Pola yang Berulang Fadli Zon, melalui berbagai platform, termasuk media sosial ...
1 komentar
Baca selengkapnya

KELANGKAAN MINYAK DI KOTA PENGHASIL MINYAK TERBESAR

  Namaku Muchamad Abim Bachtiar (akrab disapa bach), saat ini sedang berkuliah di Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Selama mengikuti perkuliahan kurang lebih 6 semester dan sedang getol – getolnya aktif di Eksekutif Mahasiswa, saya tertarik untuk mengangkat isu minyak yang akhir – akhir ini hangat diperbincangkan di Kalimantan Timur. Kita semua mengetahui bahwa di Kalimantan Timur terdapat sebuah kota dengan penghasil minyak terbesar ketiga di Asia Tenggara, kota yang menjadi pusat ekspor minyak di berbagai provinsi hingga negara lain. Namun sayangnya, masyarakat yang hidup di kota tersebut malah mendapatkan masalah krisis atau kelangkaan dalam mendapatkan minyak dalam bermobilisasi. Kota ini tidak lain dan tidak bukan adalah Kota Balikpapan. Aku akan memantik tulisan ini dengan memberitahu ke kawan – kawan semua bahwa Pertamina yang mendapatkan lisensi BUMN tak bosan - bosannya merugikan rakyat kecil. Korupsi yang meraup keuntungan 900t me...
Posting Komentar
Baca selengkapnya