Persatuan Anak Muda

  Aturan Untuk Keadilan Rakyat atau Alat Kekuasaan? Aneh rasanya, ketika ada sesuatu yang begitu besar dan memengaruhi hidup kita semua, justru sepi dari pembahasan publik. Padahal, jika kita membuka dan membaca pasal -pasal dalam RKUHP dan RKUHAP, banyak hal yang sangat mengganggu. Anehnya lagi, tidak banyak yang membahas, tidak banyak yang ribut. Apakah kita sedang dikondisikan untuk diam? Atau kita memang sudah tidak peduli? RKUHP: Hukum untuk Bungkam, Bukan untuk Melindungi RKUHP inisebenarnyasudahdisahkan 06 Desember 2022 lalu, tapibaru akan berlakusecara efektif pada 01 Januari 2026. Lucunya, sampai hari ini kita belum menemukan sosialisasi besar-besaran dari pemerintah. Malah, pasal-pasalnya masih tetap menyimpan banyak masalah. Misalnya: Pasal tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 218-220). Katanya ini delik aduan, tapi tetap saja bisa digunakan untuk menjerat siapa pun yang kritis. Sekarang apa-apa bisa dianggap menghina, bahkan sindiran bisa dikriminalisa...

  MENUDUH ASING, MERANGKUL ASING, SIAPAKAH DIA?   Presiden Prabowo Subianto , berulang kali dalam pidatonya mengatakan terdapat intervensi pihak asing yang membiayai gerakan-gerakan di masyarakat yang bertujuan untuk Indonesia menjadi negara yang “tidak maju”. Pihak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) juga tidak lepas dari tuduhannya tersebut, dalam pidatonya pada hari peringatan Hari Pancasila, Senin (02/06) lalu mengatakan bahwa LSM dibiyai pihak asing untuk mengadu domba negara ini. Kata “Pihak Asing” sendiri ialah kata populer merujuk negara lain yang sering kali dipandang negatif dan menjadi domba hitam terkait permasalahan negara khususunya di Indonesia. Akhir-akhir ini kata tersebut semakin sering kita dengar. Mengapa demikian? Karena negara ini sedang berada di posisi penuh permasalahan dan pemerintah memerlukan jawaban siapa yang harus disalahkan. Suatu hal ironis, dimana kenyataannya pemerintah negara ini sering melakukan kerja sama yang dirasa sangat menguntungka...

    Mengorbankan Pendidikan Demi Kenyamanan Paradoks Tambahan Anggran Untuk Polri Di tengah penerapan efisiensi fiskal oleh pemerintah, sektor pendidikan justru menjadi salah satu bidang yang terdampak paling signifikan. Berbagai institusi pendidikan tinggi mengalami penyesuaian anggaran, yang berdampak langsung pada penurunan kualitas layanan dan terbatasnya daya tampung beasiswa, khususnya program KIP-K yang menjadi tumpuan mahasiswa dari kelompok rentan secara ekonomi. Sementara itu, biaya pendidikan terus meningkat tanpa diimbangi dengan perluasan akses atau jaminan ketersediaan bantuan finansial. Ironisnya, dalam situasi yang penuh keterbatasan ini, alokasi anggaran untuk sektor keamanan justru mengalami peningkatan tajam termasuk untuk Polri yang tidak jarang dibenarkan atas dasar stabilitas dan ketertiban umum. Kebijakan anggaran semacam ini mencerminkan kontradiksi dalam prioritas pembangunan nasional: ketika pendidikan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang dikorb...

LAPANGAN YANG KAMI MINTA Sebuah Puisi karya Rafi'i Pada hari ini, diriku masih bertanya-tanya Apakah dana yang kami kumpulkan dan ciptakan Hanya digunakan oleh mereka yang tak memiliki kepentingan?   Kerakusan mereka membuat kita menderita. Sebuah janji diciptakan hanya untuk pemilihan, Sebuah ketakutan diberikan hanya untuk pencegahan.   Namun, semua itu adalah kepalsuan dari mereka yang memiliki kemauan Memaksa kita menjadi sapi perah Mengatur otak kita menjadi hewan Agar dirimu bisa makan, Dan kami engkau terlantarkan.   “19 juta lapangan kerja” yang kau janji-janjikan itu, Namun pada kenyataannya tak ada satupun kalangan kami yang merasakan. Saat kami menagih kau malah mengatakan,   “ Jangan kufur nikmat”   Kenyataannya kau lah yang saat ini sedang “ Kufur” Seolah-olah kau adalah suci Dan kami adalah sapi.   Saat kami mencoba menciptakan sebuah pemasukan, Kalian membongkar-nya dengan dalih mengganggu rak...

  1 Juli, 79 tahun bhayangkara Di balik seragam, wajah gelap bhayangkara.   Selamat ulang tahun, Bhayangkara (Ujar para elit). 1 Juli, kita kembali menyaksikan parade kebanggaan institusi yang katanya “ pelindung rakyat .  T ujuh puluh sembilan tahun bukan usia yang muda.  Namun sayangnya, dewasa tidak selalu berarti matang apalagi adil.  Dengan penuh semangat, para pejabat  " memberi sambutan " megah.   Lantas, di balik megahnya acara dan pesta pora dengan lencana,  pita syukur, dan parade seragam,  apa yang sebenarnya kita rayakan?! Apakah perayaan dari tangisan seorang ibu yang tak kunjung usai, sebab anaknya tak kunjung pulang???  Atau para rakyatmu yang dikubur pelan-pelan oleh peluru nyasar, botol bensin,  dan sepatu lars yang tak tahu malu itu.   Seragammu yang disetrika dengan rapi, senjatamu yang dibersihkan,  panggung megah mu yang disiapkan, semua demi merayakan hari kelahiran mu.  Namun kembali sayang, rak...

  Tragedi Mei 1998 adalah salah satu babak terkelam dalam sejarah modern Indonesia. Ribuan nyawa melayang, properti ludes terbakar, dan yang paling mengerikan, laporan-laporan tentang perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa mencoreng kemanusiaan. Dalam iklim politik pasca-reformasi yang masih rentan, upaya untuk memahami, merekonstruksi, dan merekonsiliasi sejarah krusial untuk memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya tragedi serupa. Namun, di tengah upaya tersebut, muncul narasi-narasi tandingan yang alih-alih mencerahkan, justru berpotensi memanipulasi ingatan kolektif, bahkan menolak keberadaan fakta-fakta yang telah terverifikasi. Fadli Zon sebagai Mentri Kebudayaan Republik IIndonesia, sebagai figur publik dan politisi, kerap menjadi sorotan dalam konteks ini, khususnya terkait pandangannya yang meragukan insiden perkosaan massal 1998. Fadli Zon dan Penolakan Fakta: Sebuah Pola yang Berulang Fadli Zon, melalui berbagai platform, termasuk media sosial ...

  Tepat berakhirnya bulan Mei 2025 (setelah merayakan mei berlawan dengan runtutan kejadian kejatuhan soeharto pada tahun 1998), di awal juni 2025 media sosial dihebohkan dengan viralnya tagar “#SAVERAJAAMPAT dan #PAPUABUKANTANAHKOSONG” oleh salah satu NGO lingkungan terbesar yang kritis terhadap ekstraksi berlebih di Indonesia, yaitu Greenpeace Indonesia. Dalam video yang beredar, beberapa aktivis Greenpeace melakukan aksi damai dalam sebuah konferensi Internasional bernama “Minerals Expo & Conference 2025” di Jakarta dengan beberapa banner/tulisan tuntutan, seperti “Nikel Nakal”, “What’s the true cost of your nickel?” hingga “Save Raja Ampat” yang membawa isu ini sampai ke lini masyarakat paling luar dalam gerakan. Hal ini membuat kita bertanya, ada apa sebenarnya di Raja Ampat sampai pemerintah tak merasa cukup atas hutan – hutan Kalimantan dan Sulawesi yang mereka keruk? Kabupaten Raja Ampat merupakan satu dari tujuh kabupaten yang membentuk Provinsi Papua Barat Daya, I...

  Namaku Muchamad Abim Bachtiar (akrab disapa bach), saat ini sedang berkuliah di Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Selama mengikuti perkuliahan kurang lebih 6 semester dan sedang getol – getolnya aktif di Eksekutif Mahasiswa, saya tertarik untuk mengangkat isu minyak yang akhir – akhir ini hangat diperbincangkan di Kalimantan Timur. Kita semua mengetahui bahwa di Kalimantan Timur terdapat sebuah kota dengan penghasil minyak terbesar ketiga di Asia Tenggara, kota yang menjadi pusat ekspor minyak di berbagai provinsi hingga negara lain. Namun sayangnya, masyarakat yang hidup di kota tersebut malah mendapatkan masalah krisis atau kelangkaan dalam mendapatkan minyak dalam bermobilisasi. Kota ini tidak lain dan tidak bukan adalah Kota Balikpapan. Aku akan memantik tulisan ini dengan memberitahu ke kawan – kawan semua bahwa Pertamina yang mendapatkan lisensi BUMN tak bosan - bosannya merugikan rakyat kecil. Korupsi yang meraup keuntungan 900t me...

  27 Tahun Reformasi: Soeharto Tidak Boleh Jadi Pahlawan! Reformasi 1998, 27 tahun silam, seyogianya menjadi momentum pembebasan sejati dari belenggu Orde Baru. Namun, narasi yang terus-menerus mencoba mengkultuskan Soeharto sebagai "Bapak Pembangunan" atau "pahlawan" adalah bentuk amnesia sejarah kolektif yang berbahaya. Pandangan ini bukan sekadar sentimentalitas emosional, melainkan kritik tajam terhadap struktur kekuasaan dan eksploitasi terhadap Rakyat yang dilegitimasi di bawah rezim otoriter tersebut. Pembangunan Semu dan Akumulasi Kapitalis Brutal "Pembangunan" ala Orde Baru Soeharto bukanlah pembangunan yang berpihak pada rakyat pekerja, melainkan akumulasi kapitalis primitif yang brutal (Luxemburg, 1913/2003). Proyek-proyek infrastruktur masif dan pertumbuhan ekonomi yang diagung-agungkan sejatinya adalah alat untuk memfasilitasi ekspansi modal, baik domestik maupun asing, dengan mengorbankan hak-hak buruh dan petani. Data menunjukkan, sela...