Persatuan Anak Muda

 Bebaskan Kawan Kami Wisnu Dan Firman Ditangkap Kerena Menyuarakan Kebenaran . Rezim pemerintahan Jokowi Widodo dan Ma'ruf Amin berupaya memulihkan keuntungan para oligarki Nasional maupun menstabilkan ekonomi Indonesia demi kepentingan para kapital global dengan melancarkan inventasi di tengah situasi pendemi covid 19. Buruknya penanganan pendemi oleh pemerintah menunjukkan ketidakmampuan dalam memenuhi hak hak dasar masyarakat Indonesia berupa; akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan bahkan kebutuhan ekonomi, politik, sosial yang tidak optimal. Di tengah hantaman krisis ekonomi dan situasi pendemi pemerintahan malahan mengesahkan omnibus law, UU yang bertolak belakang dari kepentingan hajat hidup rakyat dari kepentingan rakyat- pekerja, buruh dan tenaga kesehatan/medis terus di paksa bekerja dengan minim jaminan keselamatan dan kesejahteraan. Namun juga represi, kriminalisasi di lancarkan rezim terhadap rakyat, demi menuntut hak haknya yang dirampas rezim sebagai tumbal untuk kera...

SOLIDARITAS KBAM - UNTUK AKSI KAMISAN MANADO Hidup anak muda!! Berlandaskan situasi yang terjadi di Kota Manado, pada 1 April 2021 lalu, Mereka mengalami pembubaran aksi secara paksa, tindakan refresifitas , dan penangkapan. Yang dilakukan oleh Polresta Manado. • Sikap Kelompok belajar anak muda Untuk itu Kelompok belajar anak muda menilai, bahwa tindakan refresif tersebut adalah tindakan yang anti pada Demokrasi (melanggar konstitusi) dan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal negara telah menjamin hak rakyat, seperti yang tertuang didalam UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah penjaminan terhadap salah satu hak asasi manusia. Dan sejalan dengan : Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang...

  APA ITU FEDERASI MAHASISWA KERAKYATAN ? Federasi Mahasiswa kerakyatan  adalah Organisasi Perjuangan Mahasiswa yang bergerak, belajar dan berjuang tentang persoalan kerakyatan. Berangkat dari situasi objektif kemunduran gerakan mahasiswa pasca 1998, ide untuk membangun Federasi Mahasiswa adalah memasuki babak baru upaya membangkitkan kembali gerakan mahasiswa. Dalam situasi ekonomi politik yang anti rakyat ini, menggerakkan kaum pemuda terdidik  terlibat dalam merespon persoalan persoalan rakyat. Federasi adalah sebuah gabungan organisasi/komunitas dengan sistem dimana organisasi yang ada bekerja sama dan membentuk kesatuan gerak dengan sebuah landasan/platform yang ditentukan kemudian. Dengan kata lain sistem yang ada di Federasi tidaklah meleburkan organisasi yang ada didalamnya (Non Unitaris). “yang terpenting adalah  praktek keseharian organisasi  kita mencerminkan nilai- nilai demokratik dan perlawanan terhadap kapitalisme yang  tidak sekedar selogan ...

  RUU PKS : BUKTI PEREMPUAN INDONESIA BELUM MERDEKA DARI KEKERASAN Hingga hari ini, para perempuan masih terus berjuang dan meneriakan suaranya demi kesejahteraan mereka, tidak hanya di Indonesia, bahkan hingga hampir di seluruh dunia terlihat jelas gerakan perjuangan perempuan. Setiap tahun, seluruh dunia merayakan Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) pada tanggal 8 Maret. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini para perempuan masih terus berupaya memperjuangkan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi gender. Di Indonesia, kasus kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi terhadap perempuan terus terjadi setiap harinya. Berdasarkan data yang didapat dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir. Yang harus kita semua ketahui dan tekankan adalah bahwa data-data tersebut diambil dari k...

"OTAK HITAM" Penulis: Nuralfa Romy (Kelompok Belajar Anak Muda)     Pada 10 Desember 2020 lalu, kita dikejutkan dengan adanya pemberitaan yang membuat pembaca bingung. Bingung kenapa? Terdapat perubahan pengelolaan perijinan tambang. Awalnya, izin diberikan oleh pemerintah daerah, namun sekarang beralih ke pemerintah pusat. Hal ini membuat pengesahannya sangat lah cepat bahkan tidak diketahui oleh masyarakat karena tertutup oleh isu penyuntikan vaksin virus corona. Disinyalir, kalau disuntik bisa jadi titan hehe. Oke, mari kita lupakan itu.  Keputusan perubahan izin pertambangan yang semula dari daerah ke pusat menhasilkan kebingungan tersendiri. Buat apa atau ngapain sih? Izin yang semula dari pemerintah daerah itu sudah menimbulkan kontrovensi, karena dalam pelaksaannya sangat lah kacau yang berujung demo masyarakat dan kekacauan ekosistem di alam, seperti pengerukan tanah yang tidak memiliki kesepakatan yang jelas dari perusahaan tambang dengan warga lokal.  Kesep...

  C A B U T  O M N I B U S L A W LAWAN PEMBUNGKAMAN DEMOKRASI OMNIBUS LAW Cipta Kerja  yang telah diketuk palu oleh DPR  dan di tandatangani oleh Presiden benar-benar menjadi sebuah kemenangan yang dibanggakan oleh kaum Investor dan para elit politik yang memiliki kekuasaan. Kemenangan yang membuat ketertindasan semakin terasa kepada rakyat yang semakin diperah keringatnya, namun mendapatkan hasil yang tak seberapa dan tidak sesuai dengan energi yang dikeluarkan, berbeda halnya dengan investor dan para pemodal besar yang mendapatkan keuntungan semakin banyak dan risiko yang lebih kecil akibat pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Para pekerja kini akan selalu kebingungan akan upah yang di dapat, bagaimana tidak, jaminan penyusunan upah saat ini tidak lagi melibatkan para pekerja dan serikat pekerja. Saat ini upah di atur berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Artinya, kesempatan untuk mendapatkan upah yang layak telah di tiad...

  KONFERENSI PERS ALIANSI MAHAKAM (MAHASISWA KALTIM MENGGUGAT) #MOSITIDAKPERCAYA #CABUTOMNIBUSLAWCIPTAKERJA Omnibuslaw telah mengancam seluruh ruang hidup rakyat seluruh Indonesia, hal ini di tegaskan berbagai klaster omnibus law cipta kerja, misalnya  menegaskan penghancuran lingkungan, soal pengupahan, soal kontrak kerja, soal penegasan komersialisasi pendidikan, dan lain sebaginya. Situasi ini kemudian juga mencam Kalimantan timur sebagai wilayah yang sudah menjadi arena ekploitasi, ekspansi, dan akumulasi para investor-investor atau pemodal-pemodal besar.  Terhitung telah 7 kali Aliansi MAHAKAM melakukan aksi penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja di berbagai tempat sejak tanggal 5 Oktober di depan Universitas Mulawarman hingga 21 Oktober 2020 di Kantor Gubernur Kaltim. Pada beberapa aksi para peserta aksi juga mendapat berbagai represifitas aparat. Aliansi MAHAKAM menuntut agar UU Omnibus Law dicabut sekaligus mendesak Pemerintah (Gubernur & DPRD) Kalima...

  SEPTEMBER HITAM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA YANG TIDAK TERTUNTASKAN! “Tak ada negara yang mampu berbuat baik,  Namun kita harus memaksa mereka melakukannya…” (Tanasaghara – Kontra Tindas)  September Hitam diperingati setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa di bulan September, banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara beserta alat kekerasan Negara yaitu aparat keamanan (dalam hal ini Polri, Brimob, TNI, Satpol PP), terkadang pula juga dilakukan oleh ormas reaksioner yang mengatasnamakan nasionalisme chauvinistik untuk membubarkan diskusi-diskusi kritis, maupun yang berkaitan dengan aksi massa. Seperti yang digambarkan dalam lirik lagu Homicide (salah satu band hip-hop asal Bandung) berjudul “Puritan”;  “Fasis yang baik adalah fasis yang mati…”  Negara Indonesia, dalam hal rezim Jokowi – Ma’ruf Amin semakin lama semakin fasis. Apalagi rezim sekarang lebih mementingkan para oligarki yang berkuasa atas bisnis-bisnis tambang, sawit, bahkan industri...

JANJI PEMERINTAH ITU SEPERTI NASI, DIMAKAN JADI TAI! Ditulis oleh : Adsap Berawal dari audiesi di Aula Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Pemkot mengeluarkan statement bahwa ada suntikan dana sebesar Rp 15 miliar dari Pemprov Kaltim, sebagai anggaran uang kerahiman untuk warga Bantaran Sungai Karang Mumus (Warga RT 26, 27, dan 28). Artinya, masing-masing RT mendapatkan Rp 5 miliar. Pemkot Samarinda menunjuk tim apprisial sebagai tim yang independen untuk menilai harga bangunan yang ada di bantaran SKM. Penilain yang di lakukan oleh tim apprisial dianggap tidak kredibel. Warga hanya mendapat uang kerahiman rata-rata Rp 2 -16 juta saja, hanya satu warga yang mendapatkan uang kerahiman sebesar Rp 75 juta. Padahal, anggaran awal masing-masing RT yaitu Rp 5 miliar, dipotong menjadi Rp 2,5 miliar dengan alasan sisa anggaran digunakan untuk penanganan Covid-19. Pada 7 s.d 8 Juli 2020, warga bantaran SKM menggelar aksi dengan memblokade Jalan Dokter Sutomo Samarinda untuk menc...

  Awas!!! Hantu Festival  Sirkus “Hei coba lihat, itu tempat apa ya, kok besar banget?” tanya seorang anak kecil bersama dengan beberapa kawannya. Saat itu waktu menunjukkan pukul 15.00 WITA dengan suasana yang sangat teduh, gerombolan orang sedang beramai-ramai menyiapkan arena sirkus yang akan digunakan untuk pertunjukkan, dengan luas kurang lebih 93,36 Juta hektar dan kedalaman arena hampir mencapai 10 meter, direncanakan arena itu akan di meriahkan oleh beragam pameran emas hitam dan BADUT SIRKUS yang akan menjadi icon dari festival ini.  Festival diadakan setiap tahunya, perizinan pun langsung diberikan oleh pemerintah setempat. Festival ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak yakni penyelenggara festival dan juga pemberi izin, serta manfaatnya dirasakan oleh banyak orang terutama masyarakat setempat. Kelap kelip lampu di arena mulai nampak, malam itu banyak warga yang datang untuk melihat pertunjukan perdana dari festival ini.  ‘Praaakkkkkkk….’ Sua...